KPK Bongkar Korupsi Pejabat Papua

317
Ilustrasi korupsi

HarianPapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar delapan kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Papua yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di Bumi Cenderawasih.

Salah satu tersangka yang tersandung kasus tindak pidana korupsi tersebut ialah mantan bupati Melawi yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PAN, Sukiman.

Sukiman diyakini menerima uang suap sebesar RP 2,65 miliar rupiah dan tabungan dollar sebesar Rp 22 ribu terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikan status perkara ini ke penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Kamis (7/2/2019).

Berikut 8 kasus korupsi pejabat koruptor di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibongkar KPK:

  1. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Yapen Waropen tahun 2005-2006 pada kas daerah dan penggunaan dana perombangan berupa dana bagi hasil yang seharusnya masuk ke kas daerah telah digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara dipastikan mengalami kerugian sebesar Rp 8.8 miliar
  2. Tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas pejabat eselon dan renovasi Pasar Sentral Supiori untuk Kantor Cabang Bank Papua yang merupakan dana APBD Kabupaten Supiori Provinsi Papua TA 2006-2008 dengan kerugian negara hingga Rp 36,5 miliar rupiah.
  3. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD dan Otonomi Khusus Pemda Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua TA 2006-2007 yang mengakitbatkan negara merugi hingga Rp 37 miliar.
  4. Korupsi penerimaan suap untuk pengurusan APBN-P TA 2014 pada kegiatan Kementerian PDT untuk proyek pembangunan talud di Kabupaten Biak Numfor dengan total suap sebesar 100 ribu dolar Singapura.
  5. Tindak pidana korupsi DED (Detail Engineering Design) PLTA Sungai Mamberamo dan Urumuka Tahun 2009-2011 yang merugikan negara sebesar Rp 32,9 miliar.
  6. TIndak pidana korupsi DED PLTA Danau Sentani dan Danau Taniainai tahun 2008 dengan kerugian negara sebesar Rp 43,362 miliar.
  7. Tindak Pidana korupsi suap terkait usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan TA 2016 di Kabupaten Deiyai dengan nilai suap sebesar 177 ribu dolar Singapura.
  8. Tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD-P Pemprov Papua TA 2015 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 40 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus memburu semua tersangka pejabat-pejabat koruptor di Tanah Papua yang suka nakal dengan mencuri uang rakyat.