Divestasi Saham Freeport Harus Majukan Papua

265
(Goran Bogicevic/Shutterstock) Biz06-fcx-012517-shutter Dump truck in the open pit mine

HarianPapua.com – Setelah berhasil mendapatkan mayoritas saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen, pemerintah pusat dituntut agar dapat memberikan sebuah kemajuan yang bisa dirasakan oleh negara terlebih khusus Papua.

Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot, yang menekankan kepada pemerintah agar dapat memberikan manfaat terbaik dari Freeport untuk negara dan paling penting Papua.

“Ke depan harus cari manfaat terbaik untuk Indonesia, terutama Papua,” kata Bambang, di Kantor Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/1).

“Semoga ini akan memberikan sebagai prime over ekonomi yang baru, karena berikan sesuatu yang baru bagi ekonomi, khususnya Papua,” tuturnya.

Dengan memiliki total mayoritas saham PT Freeport Indonesia, kemajuan pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Perubahan status menjadi IUPK, membuat Freeport harus menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam 5 tahun, penerimaan negara jadi lebih besar, mendapat perpanjangan operasi 2X10 tahun dan melepas saham 51 persen ke pihak nasional.