Diserang Pemprov Papua, KPK: Hukum Itu Damai

119
Kantor KPK

HarianPapua.com – Tudingan Pemerintah Provinsi Papua kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perusakan nama baik ditanggapi ketua KPK yang mengatakan pihaknya telah berjalan dengan landasan hukum yang berlaku.

“Pembinaan hukum yang terus harus dibangun di negeri ini ialah agar kekuatan hukum di dua hal, yaitu checks and balances dan kekuatan bukti yang harus dikedepankan,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (11/2/2019).

Dugaan kasus penganiayaan terhadap anggota KPK oleh oknum pihak DRPD dan Pemprov Papua dinilai sengaja dibuat untuk merusak nama baik Gubernur Papua Lukas Enembe.

Hal tersebut dilontarkan langsung oleh Kuasa Hukum Pemprov Papua yang mengatakan pihaknya menilai ada dugaan pengrusakan nama baik yang hendak dilakukan oleh pihak KPK.

“Perdebatan lanjutnya dilakukan di proses peradilan kasus tersebut nantinya, sehingga akan lebih membangun penegakan hukum di negeri kita,” ucap Saut menanggapi protes Pemprov Papua lewat kuasa hukumnya.

“Penegakan hukum itu harus dijalani dengan tenang, damai,” imbuh Saut.

Saut kemudian bicara lebih lanjut mengenai pembangunan di Papua yang sangat diperhatikan KPK. Sebab, menurut KPK, kesejahteraan di Papua masih jauh tertinggal.

“Pimpinan jilid IV KPK saja total sudah sembilan kali ke Papua, melihat langsung seperti apa daerah itu,” ucap Saut.

“Karena daerah tersebut memang masih jauh tertinggal. Lihat saja di korsupgah.kpk.go.id daerah itu masih kuning dan merah, sementara daerah lain sudah dominan hijau. Kita semua memang harus sabar membangun Papua sambil tetap tegas dalam penegakan hukum,” sambungnya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan 3 orang saksi terkait kasus penganiayaan dua anggota KPK yang terjadi pada hari Sabtu (2/2/2019) dini hari.

Keduanya menjadi korban penganiayaan saat melakukan tugas investigas tindak pidana korupsi di tubuh DPRD dan Pemprov Papua.