Dewan HAM PBB Tolak Petisi Papua Merdeka

210
Flaggen der UNO-Mitgliedstaaten wehen vor dem Palais des Nations, dem UNO-Sitz in Genf, aufgenommen im September 1987. (KEYSTONE/Str) : FILM]

HarianPapua.com – Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menolak menindaklanjuti petisi kemerdakaan Papua yang diberikan oleh Benny Wenda, salah satu buronan kepolisian Indonesia yang bekerjasama dengan negara-negara kepulauan pasifik untuk mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dewan HAM tidak memiliki mandat untuk menindaklanjuti petisi yang tidak ada kaitannya dengan masalah HAM. Kalau itu masalah politik tidak akan ditangani dan tidak akan ditindaklanjuti,” ujar Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lain di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam pesan singkat pada Antara, Sabtu (2/2/2019).

Petisi kemerdekaan Papua yang diklaim ditandatangani 1,8 juta orang diserahkan oleh Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat, kepada Dewan HAM PBB pada 25 Januari lalu

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Benny Wenda bisa bertemu dengan Dewan HAM karena diselundupkan oleh Vanuatu saat delegasi dari negara di sebelah timur Australia tersebut itu bertemu PBB untuk membahas untuk membahas rekam jejak hak asasi manusia atau Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu.

Hasan Kleib menjelaskan bahwa Benny Wenda dalam pertemuan dengan Dewan HAM sempat menyampaikan satu buku berisi petisi tentang kemerdekaan Papua.

“Yang menarik ketika kami berbicara dengan pihak Dewan HAM, mereka menyatakan bahwa yang diserahkan oleh Benny Wenda itu adalah sebuah buku yang menurut beliau, ketika Benny Wenda sudah keluar, dia melihat buku itu tidak ditulis dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa yang belum pernah beliau lihat, entah apakah itu bahasa Indonesia atau bukan,” ujar Hasan.