Bongkar Markas KNPB, TNI/Polri Dituduh Lakukan Pelanggaran

233
(foto: Summit)

HarianPapua.com – Pembongkaran markas anggota Komite Nasional Papua Barat atau yang sering dikenal dengan nama KNPB mendapatkan respon negatif dari para anggota organisasi ilegal yang mendukung kemerdakaan Papua dari bingkai NKRI tersebut.

KNPB mengirimkan surat somasi kepada Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto yang menghimbau agar TNI/Polri segera meninggalkan markas KNPB yang dibongkar dan dijadikan pos penjagaan tim gabungan TNI/Polri tersebut.

“Surat somasi ini baru kami kirim melalui pos,” terang Veronica Koman, salah satu pengacara HAM Papua yang turut menandatangani surat somasi tersebut, Kamis (3/1/2019).

TNI/Polri dituduh melakukan tindakan vandalisme dengan membongkar kantor KNPB dan mengambil alih serta menjadikan kantor tersebut pos penjagaan TNI/Polri.

Padahal, menurut Veronica pada saat pembongkaran tersebut KNPB sedang melakukan perayaan lima tahun berdirinya kantor KNPB Mimika tersebut.

“Lalu pada hari H sekitar pukul 09.00 WIT, TNI-Polri mengagalkan ibadah. Mereka datang tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan ataupun surat penggeledahan,” katanya.

Oleh karena itu, Veronica selaku pengacara meminta kepada Kapolres Mimika untuk segera menarik pasukan yang berada di markas KNPB tersebut dengan ancaman akan menempuh jalur hukum dan perdata jika permintaan KNPB tidak digubris.