Papua Menanti Potongan Saham Freeport Dari Pemerintah Pusat

306

HarianPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih menanti potongan atau bagian saham PT Freeport Indonesia yang akan dibagikan oleh pemerintah pusat sebesar 10 persen setelah berhasil mengambil alih saham PTFI sebesar 5.23 persen nantinya

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada awak media mengatakan bahwa pihaknya ingin meluruskan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah komunikasi bahwa 51,23 persen saham Freeport tersebut dibeli oleh pusat bukan provinsi.

“Setelah dibeli baru pemerintah pusat akan memanggil Pemerintah Provinsi Papua untuk pembagian,” katanya.

Menurut Klemen, setelah pemerintah pusat dan PT Freeport Indonesia selesai mengurus pembagian saham, maka selanjutnya Pemprov Papua menunggu bagian.

“Jadi sistemnya, pemerintah pusat membeli melalui Inalum, lalu Pemprov Papua akan mencicil kepada negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia akan menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir 2018. Pengambilalihan saham dilakukan melalui holding industri pertambangan milik negara, PT Inalum (Persero), setelah Kamis (27/9) melakukan perjanjian lanjutan dari “head of agreement” yakni “ales and purchase agreement”.

Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen dan Pemprov Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Pascapenandatanganan ini, Inalum masih harus menyelesaikan administrasi dan pembayaran sebesar 3,85 miliar AS dolar atau Rp56 triliun agar mendapatkan kepemilikan 51,23 persen, di mana pembayaran tersebut ditargetkan selesai November 2018 mendatang.