Kerusakan Lingkungan Hidup Jadi Masalah Divestasi Saham Freeport

276
Sungai Ajkwa dialiri pasir sisa tambang (tailing) dari perusahaan Tambang Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (14/2). Freeport Indonesia mengungkapkan tailing yang berakhir di laut telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemanfaatan pasir sisa tambang juga digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz/15.

HarianPapua.com – Masalah kerusakan lingkungan hidup menjadi hambatan tersendiri bagi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk segera melunasi pembayaran divestasi saham PT Freeport Indonesia yang akan diambil alih oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,23 persen.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas kemarin, isu lingkungan menjadi sorotan dalam proses akuisisi saham PTFI. Sebab, Komisi VII mendapat laporan jika aktivitas penambangan PTFI menimbulkan potensi kerugian hingga Rp 185 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diminta untuk tidak melakukan pelunasan pembelian saham PT Freeport Indonesia sebelum masalah terkait rusaknya lingkungan hidup diselesaikan oleh pihak PT Freeport Indonesia terlebih dahulu.

Menurut DPR RI, nilai 185 triliun bukanlah nominal yang sedikit jika pemerintah Indonesia harus mengeluarkannya untuk menata ulang kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh PTFI selama beroperasi hingga saat ini.

Sementara itu, pemerintah pusat lewat PT Inalum akan melunasi pengambilan 51.23 persen saham PTFI pada akhir Desember 2018.

“Ke depan yang sedang kita kerjakan kita berusaha menyelesaikan semua dokumentasi, izin dan kondisi-kondisi yang diselesaikan sampai Desember 2018,” terang Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, Rabu (17/10/2018).