Kenapa Pemangku Jabatan Diam Soal Miras?

395
Bir Bintang

HarianPapua.com – Relovusi mental yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo belum juga terasa di dalam jiwa para pemangku jabatan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal-hal jahat seperti peredaran minuman keras masih didiamkan hingga saat ini. Entah kenapa para pemangku jabatan masih tetap bungkam terkait peredaran miras hingga saat ini belum juga ada jawabannya.

Sebut saja ribuan liter miras dalam dua buah kontainer yang ditahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo-PP) dan juga Polisi Militer Kodam Cenderawasih di pelabuhan Kota Jayapura yang menjadi polemik tanpa ujung.

Benar sekali. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura saat itu memutuskan Satpol-PP dan Pomdam bersalah dan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan menahan ribuan liter minuman keras berbagai jenis tersebut.

Meskipun berita tersebut meluas dengan cepat, waliota dan bupati serta gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, tetap saja diam dan membiarkan kasus tersebut berlalu tanpa ada solusi yang baik bagi kehidupan orang asli Papua (OAP) di kemudian hari nantinya.

Lantas, siapakah yang harus disalahkan dalam hal ini? Lihat saja Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditandatangani oleh seluruh pemangku jabatan di Provinsi Papua dan Papua Barat namun apa? Hingga detik ini para penjual minuman keras terus menjamur dimana-mana.

Sekarang, tanggung jawab siapakah yang diperlukan dalam memperbaiki generasi muda orang asli Papua menuju generasi penerus bangsa yang mumpuni?