Inalum Siap Bahas Kepemilikan Saham Freeport Dengan Pemprov Papua

572
Jalan menuju kegiatan operasi pertambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, beberapa waktu lalu. Kegiatan penambangan bawah tanah dan terbuka saat ini terganggu karena demo karyawan yang sudah berlangsung empat hari. Kompas/Agus Susanto (AGS) 12-05-2012

HarianPapua.com – Setelah berhasil menandatangani kepemilikan saham PT Freeport sebesar 51,23 persen lewat Sales Purchase Agreement (SPA), holding BUMN PT Inalum segera duduk bersama pemerintah provinsi Papua untuk membahas pembagian atau persenan saham tersebut.

“Setelah skema apa yang akan digunakan sudah ditentukan, maka Pemprov Papua akan menyesuaikan, dimana pada prinsipnya sudah ada kepastian bahwa ada kepemilikan saham,” terang Noak Kapisa, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Rabu (3/10/2018).

Cepat atau lambat menurut Noak total 10 persen dari 51,23 persen yang berhasil dikuasai pemerintah pusat akan menjadi milik pemprov Papua, masyarakat adat dan “para pemangku jabatan”.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia akan menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir 2018, di mana pengambilalihan saham dilakukan melalui holding industri pertambangan milik negara, PT Inalum (Persero), setelah Kamis (27/9) melakukan perjanjian lanjutan dari Head of Agreement (HoA), yakni Sales and Purchase Agreement (SPA).

Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen dan Pemprov Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.