Resmi, Indonesia Akuisisi Saham Freeport via Inalum

344
Kendaraan operasional PT Freeport Indonesia

HarianPapua.com – Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil mengambil alih 51,32 persen saham PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN, PT Inalum.

Saham PT Inalum (Persero) di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi menjadi 51,23 persen. Ini seiring penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia(PTFI) ke Inalum.

Penandatanganan dilakukan antara Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto pada Kamis di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (27/9).

Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), Perjanjian Pemegang Saham PTFI, yang dilengkapi dengan Services Agreement dan Economic Replacement Agreement, serta Perjanjian Pengambilan Saham PTFI.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, CEO FCX Richard Adkerson, dan perwakilan Rio Tinto, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Pemda Papua juga akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Namun, perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018. “Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041,” jelas Menteri Ignasius Jonan.

Menteri Jonan memastikan, Kewajiban Freeport Indonesia untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dia menegaskan, izin yang akan diberikan pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi. Dia menuturkan, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

“Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas,” jelas Menteri Rini.

Sementara Menteri Sri Mulyani mengatakan, dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

“Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka dapat dipastikan bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku,” jelas dia.

Sementara Menteri Siti Nurbaya menambahkan, untuk pengelolaan lingkungan, PTFI telah melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan terhadap operasi tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami terus melakukan pembinaan dan evaluasi untuk memastikan terjaganya keberlanjutan dari lingkungan terdampak area tambang,” dia menandaskan.

Dengan berhasilnya Indonesia mengambil alih saham PT Freeport tersebut banyak kemajuan yang bisa dilakukan untuk sektor penambangan terutama terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tanah Papua sendiri.