DPD RI Sorot Mahasiswa Papua yang Putus Kuliah Karena Biaya

977
Universitas Papua atau UNIPA yang terletak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat (foto:Quipper)

HarianPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat diminta untuk segera melakukan moratorium terkait pembiayaan mahasiswa Papua yang berada di luar negeri.

Hal ini mengacu pada borosnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat kepada mahasiswa Papua yang berada di luar negeri untuk mata kuliah yang sama yang sebenarnya bisa ditekuni dengan baik di dalam negeri terlebih khusus di Tanah Papua sendiri.

Disamping itu, banyaknya putera-puteri asli Papua yang harus rela putus kuliah karena beban biaya menjadi sorotan paling utama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mervin Komber.

“Banyak sekali mahasiswa di Papua dan Papua Barat yang kesulitan membayar uang kuliah, bahkan ada yang putus kuliah karena persoalan biaya,” kata Mervin yang juga anggota MPR RI di Jakarta, Jumat (24/8).

Menurut Mervin, besaran biaya melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa Papua di luar negeri sangat besar. Apabila dana tersebut dialihkan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa Papua di wilayah Papua atau Papua Barat maka anggaran untuk seorang mahasiswa di luar negeri dapat membiayai sekitar 15-20 orang mahasiswa yang kuliah di dalam negeri setiap tahun.

Lebih lanjut, Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini mengatakan banyak kabupaten/kota di Tanah Papua sudah ada kampus-kampus yang aktif menyelenggarakan program perkuliahan dan rata-rata mahasiswa di kampus tersebut adalah orang asli Papua. Karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di Tanah Papua.

Komber juga mengatakan bahwa saat ini di Papua dan Papua Barat tidak sedikit Universitas yang mampu bersaing dalam pentas pendidikan yang mahasiswa dan mahasiswinnya perlu dibekali dengan biaya untuk membantu peningkatan kapasitas pengetahuan mereka.